Bojonegoro adalah kota strategis yang telah dirasakan manfaatnya sejak
lama. Potensi wilayah yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo membuatnya
ramai dihuni oleh manusia dari berbagai wilayah sejak zaman dahulu
kala. Maka, tak heran ketika masa pendudukan Belanda pada abad 18 hingga
abad 19 itu, Bojonegoro menjadi pusat residen yang meliputi wilayah
Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan.Kekayaan alam pun tak kalah melimpah. Di bawah tanah Bojonegoro tersimpan cadangan minyak bumi tak terkira jumlahnya. Lapangan minyak bumi Banyuurip diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 250 juta barel, dengan produksi tertinggi mencapai 165.000 barel per hari. Hal ini sama artinya dengan produksi 20% produksi minyak mentah di Indonesia.
Selain minyak bumi, hasil tanaman dan hutannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kawasan hutan jati di wilayah Bojonegoro menjadikan warganya tidak pernah kekurangan bahan baku kayu untuk keperluan pembangunan rumah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi produksi tanaman tembakau yang menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia.
Dan terakhir, tentu saja masih ada potensi tanah yang subur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sawah penghasil beras untuk pemenuhan makanan pokok masyarakat.
Bojonegoro, dengan segala potensi yang ada padanya, seharusnya memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, perlu kita sadari bersama bahwa mewujudkan hal tersebut, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada kesadaran penuh dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga swasta sebagai investor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di satu sisi, kita harusnya bergembira dengan begitu banyaknya investor yang masuk ke Bojonegoro. Namun, perlu digarisbawahi pula bahwa investasi tersebut wajib hukumnya untuk memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan warga. Oleh karenanya, praktik good governance harus dijunjung tinggi guna mereduksi segala kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi dan juga nepotisme.
Ironis ketika dengan berbagai fasilitas kekayaan alam dan potensi daerah tersebut, malah menjadikan masyarakat sebagai sosok yang “manja”, maunya berleha-leha kemudian mengharapkan kehidupan layak dan makmur tanpa kerja keras dan cita-cita mulia. Kita tentu tidak mengharapkan bahwa masyarakat Bojonegoro akan senada dengan penggalan pepatah lama, “ayam mati di lumbung padi”.
Salah satu alternatif agar Bojonegoro tak mati di lumbung padi, adalah dengan menggalakkan proyek community empowerment (pemberdayaan). Program pemberdayaan menghendaki masyarakat menjadi tangguh untuk menanggung beban dirinya sendiri, dengan persiapan yang ideal dan matang guna menghadapi kehidupan. Jiwa dan raga yang sehat (sektor kesehatan), pikiran yang cerdas (sektor pendidikan), dan peningkatan penghasilan (sektor ekonomi) adalah rangka-rangka yang harus diperkuat dalam agenda besar proyek pemberdayaan masyarakat.
Di samping itu, yang tak kalah penting adalah sektor kesejahteraan sosial yang dapat ditengarai dengan adanya rasa aman, nyaman, tenteram dan hidup dalam suasana damai penuh keberkahan.
Pemberdayaan masyarakat di ketiga sektor pokok di atas (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) jelas dapat dipenuhi dengan adanya penyediaan fasilitas infrastruktur, edukasi, dan juga suntikan modal dan pendampingan. Sedangkan untuk sektor sosial itulah yang kebanyakan tidak mampu difasilitasi secara baik.
Berbicara mengenai kesejahteraan sosial, juga akan erat kaitannya dengan masyarakat yang termarjinalkan, seperti ODK (Orang Dengan Kecacatan), Lansia, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Pengidap HIV/AIDS, Narapidana dan lain-lain semacamnya.
Kebanyakan, fokus pemberdayaan tidak pernah sampai kepada mereka, padahal kita pahami bersama bahwa mereka juga sama-sama warga masyarakat yang patut untuk mendapatkan perhatian dan butuh untuk dikembangkan potensinya.
Sebagai penutup, agar Bojonegoro tak mati di lumbung padi, perlu memperhatikan aspek multisektor, secara komprehensif dan berkesinambungan. Proyek pemberdayaan masyarakat bukan menyuapi masyarakat dengan dana-dana segar tanpa kebermaknaan, namun merupakan proyek pembentukan kemandirian pada sistem keseharian kehidupan masyarakat yang kuat, tangguh, bervisi, serta mandiri.
*Penulis adalah Social Worker and Community Developer. Alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial/STKS Bandung
Posting Komentar